Banjir menjadi permasalahan serius yang harus segera ditangani oleh segenap pemangku kepentingan tak terkecuali oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Di Kota Pekalongan banjir terjadi baik akibat oleh curah hujan tinggi juga akibat naiknya air laut ke daratan (rob). Selain perubahan iklim yang menyebabkan muka air laut naik, terjadinya penurunan muka tanah (land subsidence) ditengarai menjadi penyebab rob terjadi kian parah. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan banjir di Kota Pekalongan, terkini Pemerintah Kota Pekalongan bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Dinas Pusdataru) Provinsi Jawa Tengah berencana membangun konstruksi pengendali banjir Kota Pekalongan. Pengendali banjir dibangun dengan membuat bendung bergerak di muara Sungai Pekalongan (Kali Loji) dan membangun parapet di sisi-sisi sungai. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan air laut supaya tidak memasuki aliran air hingga ke hilir sungai yang seringkali meluap dan menyebabkan banjir rob di beberapa wilayah. Pembangunan pengendali banjir merupakan kerja sama lintas sektoral dengan pembagian antara lain pembangunan konstruksi utama oleh BBWS Pemali Juana (APBN), perencanaan teknis dan sebagian konstruksi oleh Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah (APBD Provinsi), dan pembebasan lahan untuk kolam retensi serta sosialisasi kepada masyarakat oleh Pemerintah Kota Pekalongan (APBD Kota).
Sebagai bagian dari tugas untuk sosialisasi kepada masyarakat dimaksud, Pemerintah Kota Pekalongan menyelenggarakan sosialisasi pada Selasa, 27 Oktober 2020. Sosialisasi dilaksanakan dengan mengundang pemilik kapal, dock, dan galangan sebagai pihak yang paling bersinggungan dengan pembangunan pengendali banjir. Perlu diketahui bahwa proses pembangunan pengendali banjir akan menutup lalu lintas air untuk sementara waktu, maka dari itu langkah utama yang perlu dilakukan adalah membangun lokasi tambat labuh kapal sementara.
